GENDER DALAM HUKUM

Nama : I Wayan Arsetya Jaya
Nim : 1804551164
Kelas : C
Mata Kuliah :
Gender Dalam Hukum
Fakultas
Hukum
Universitas
Udayana
2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Gender merupakan perbedaan jenis kelamin
yang bukan disebabkan oleh perbedaan
biologis dan bukan kodrat Tuhan, proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan
perilaku antara laki-laki dan perempuan, selain disebabkan oleh faktor biologis
sebagian besar justru terbentuk melalu proses sosial dan kultural. Gender bisa
dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan measure (pengukuran)
terhadap persoalan laki-laki dan perempuan terutama yang terkait dengan pembagian
peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri.
Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan
setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi atau kualitas hidupnya sama. Kesetaraan
gender merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Gender itulah yang
pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat. Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran
reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Akan tetapi pada kenyataannya
sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok
pelengkap. Terlebih lagi adanya pola
berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus
keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya peran di luar itu menjadi tidak
penting.
Sejauh menyangkut persoalan gender di mana secara
global kaum perempuan yang lebih berpotensi merasakan dampak negatifnya, budaya
patriarkhi dianggap sebagai akar persoalan. Kekerasan terhadap perempuan
merupakan masalah utama bagi setiap negara-negara di dunia termasuk negara-negara
maju yang disebut sangat menghargai dan peduli terhadap Hak Asasi Manusia.
Pendidikan dan penegakan hak-hak wanita mempunyai
kaitan yang erat, semakin rendah pendidikan seorang wanita semakin sedikit
kesempatan dia untuk menuntuk hak-haknya. Kendala utama datang dari pihak
keluarga, wanita dianggap hanya pantas bekerja di dalam rumah saja. Oleh karena
itu, kesempatan bagi mereka untuk berkiprah di luar rumah sangat terbatas.
Keinginan untuk bersekolah atau mendapatkan pendidikan lainnya karena alasan
untuk berkarir di luar rumah sangat sedikit yang mendapat persetujuan dari
pihak keluarga khususnya orang tua (Bainar dan Halik,1999:37-38).
Di Indonesia, jaminan atas hak asasi manusia secara
umum bisa ditemui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua Pasal 28
A-J dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Lebih khusus lagi, jaminan
atas hak asasi perempuan dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang
Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Pengesahan Konvensi Perempuan.
Didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tersebut dinyatakan bahwa negara akan
melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan, termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan,
baik yang meliputi kekerasan di wilayah publik maupun di wilayah domestik.
Sebagai
Negara Hukum Negara RI yang menganut Asas kesamaan di bidang hukum dan
pemerintahan seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 (1) yang menyatakan
:
Segala Warganegara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Namun
dalam kenyataannya perempuan masih mendapatkan perlakuan diskriminatif. Dalam UU perkawinan misalnya adanya perbedaan batas usia minimal
pernikahan pada perempuan dan laki-laki yang terpangkut cukup jauh.
1.2 Rumusan
Masalah
1. Kenapa Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dianggap mendiskriminatif terhadap gender?
2. Dan bagaimana upaya
menyelesikan masalah tersebut?
1.3 Tujuan
Penulisan
Penulisan ini bertujuan untuk
menjelaskan dan mengetahui tentang Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang merugikan perempuan. Dan upaya dari
pemerintah saat ini untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
Dan diharapkan dari penelitian ini mencakup manfaat akademis
dan praktis. Manfaat akademis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat
menjadi rujukan dan pertimbangan (berupa ide atau saran-saran).
1.4 Metode Penelitan
1.
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian jenis Library Research
(penelitian kepustakaan) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan
metode pengumpulan data pustaka, dengan melalui pendekatan kualitatif. Kemudian
metode yang digunakan yaitu Deskriptif analitis dan induktif Deskriptif
analitis.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber
data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer
adalah karyakarya yang ditulis oleh tokoh yang diteliti. Sedangkan yang menjadi
sumber data sekunder adalah literature baik berupa buku- buku dalam edisi cetak
maupun internet atau tulisan-tulisan tokoh lain yang di dalamnya terdapat
uraian tentang gender dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Diskriminasi
Gender
Gender merupakan
perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan
kodrat Tuhan, proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara
laki-laki dan perempuan, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar
justru terbentuk melalu proses sosial dan kultural.
Kesetaraan gender
merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara
hukum dan kondisi atau kualitas hidupnya
sama. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Gender
itulah yang pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat. Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran
reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Akan tetapi pada kenyataannya
sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok
pelengkap. Terlebih lagi adanya pola
berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus
keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya peran di luar itu menjadi tidak
penting.
Istilah kesetaraan
gender sering terkait dengan istilah diskriminasi terhadap perempuan,
subordinasi, penindasan, perilaku tidak adil dan semacamnya. Diskriminasi
gender, menyebabkan kerentanan terhadap perempuan dan/atau anak perempuan serta
berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bidang
kehidupan. Oleh karena itu, banyak bermunculan program atau kegiatan, terutama
dilakukan oleh beberapa LSM, untuk memperbaiki kondisi perempuan, yang biasanya
berupa pelatihan tentang isu-isu gender, pembangkitan kesadaran perempuan, dan
pemberdayaan perempuan dalam berbagai segi kehidupan ekonomi, sosial dan
politik. Namun, hal ini justru
berbanding terbalik dengan realita bahwa perempuan ternyata mempunyai peranan
yang sangat besar dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik,
maupun sosial, bahkan peranan perempuan justru sangat dirasakan oleh masyarakat
luas
2.2 Diskriminasi
Gender pada Undang-Undang Perkawinan
Perkawinan merupakan
suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut
pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan
masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan
karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan
kedah-kaedah agama.
Syarat-syarat
perkawinan akan menimbulkan larangan-larangan perkawinan seperti larangan
perkawinan di antara dua orang yang masih berhubungan darah, berhubungan
sesusuan, berhubungan semenda, atau halhal lain yang dianggap tidak memenuhi syarat.
Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur mengenai larangan perkawinan yang
disebabkan karena hubungan tertentu antara calon suami dan istri seperti yang
telah disebutkan di atas, tetapi juga mengatur adanya larangan perkawinan bagi
seseorang perempuan yang masih memiliki suami ataupun sebaliknya.
Di Indonesia telah dibentuk hukum yang mengatur
mengenai perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yaitu
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal(1) yaitu: Perkawinan
ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.”2
Dalam
Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974
terdapat pasal yang merugikan terhadap perempuan, Sekretaris Jenderal Koalisi
Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari menuturkan, setidaknya ada tujuh
Undang-undang yang harus diubah atau direvisi karena dinilai belum memerhatikan
aspek keadilan gender. Salah satunya adalah Undang- Undang Perkawinan. Dalam UU Perkawinan, misalnya, dalam Pasal 7
ayat 1 mangatur batas usia minimal anak perempuan diperbolehkan menikah adalah
16 tahun dan sementara lelaki pada usia 19 tahun. Dengan batas umur yang sangat dini tersebut,
dampak yang diberikan terhadap perempuan sangat banyak. Salah satunya terhadap
pendidikan, di mana banyak perempuan yang hanya bisa menempuh pendidikan hingga
tingkat SLTA atau SMA karena batas umur perkawinan tersebut. Ini sangat merugikan perempuan karena akan
semakin kecil kesempatan perempuan untuk mendapat hak
pendidikan lebih panjang. Bahkan, pada Pasal
7 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan pula perihal dispensasi umur. Di mana dalam
pasal tersebut, dispensasi umur pernikahan anak bisa diminta kepada pengadilan
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
sehingga perempuan
dapat dinikahkan pada usia lebih belia, yaitu pada umur 14 tahun. Akibatnya
peluang terjadinya pernikahan dini semakin tinggi.
Angka kematian ibu (AKI) di
Indonesia, menurut Sensus Penduduk 2014, adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup,
dengan AKI 305 per 100.000 berarti setiap tahun ada sekitar 15.250 ibu yang
meninggal di Indonesia karena kehamilan atau persalinannya. Jumlah ini sangat
tinggi, bahkan tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Kematian ibu
dilaporkan meningkat 2-4 kali lipat pada kehamilan usia
dini dibandingkan dengan kehamilan di atas usia 20 tahun. Badan Pusat
Statistik melaporkan pada 2016, sekitar 26,16% perempuan yang melahirkan
anak pertama mereka berada pada usia di bawah 20 tahun. Dengan kata lain, lebih
dari seperempat perempuan usia subur di
Indonesia, melahirkan pada usia di bawah 20 tahun. Perkawinan anak akan
berujung pada kehamilan anak, yang selanjutnya, anak akan melahirkan anak.
Kehamilan atau persalinan pada usia sangat dini akan berisiko si ibu mempunyai
anak terlalu banyak dan jarak antara kehamilan yang terlalu dekat. Ini terjadi
karena mereka memiliki masa usia subur yang lebih panjang dibandingkan bila
mereka menikah pada usia dewasa. Terlalu muda, terlalu dekat, dan terlalu
banyak merupakan “3 terlalu” dalam risiko kematian ibu.
Problem
lain yang dihadapi oleh perkawinan usia dini dihubungkan dengan meningkatnya
risiko komplikasi kehamilan yakni:
1.
Preeklamsia
(hipertensi dalam kehamilan)
2.
Eklamsia
(kejang pada kehamilan)
3.
Perdarahan
pasca persalinan
4.
Persalinan
macet (lama) dan keguguran (abortus).
Keempat
faktor ini merupakan penyebab utama tingginya angka kematian ibu di Indonesia
Selain hal tersebut, Perempuan yang menikah sangat muda akan
memiliki risiko perceraian yang lebih tinggi ketimbang yang menikah pada usia
dewasa. Angka perceraian antara usia 20-24 tahun lebih tinggi pada yang menikah
sebelum usia 18 tahun, dan cenderung meningkat dari tahun 2013-2015, baik
di kota maupun di desa dan sering berakhir sebagai istri kedua atau ketiga,
karena secara ekonomi mereka tidak mampu menghidupi anak-anaknya.
Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan
menyebutkan suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.
Rumusan ini menurut cenderung bersifat diskriminatif, bias gender. Kalangan aktivis
perempuan seperti menilai para penyusun revisi perlu sensitivitas gender.
Faktanya, tak sedikit keluarga yang ‘kepala keluarganya’ justru perempuan.
2.3
Upaya Revisi Undang-Undang Perkawinan
Sebelumnya upaya judicial review atau pengujian UU Perkawinan
Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 yang dilakukan tiga perempuan korban
perkawinan anak, yaitu : Endang Wasrinah, Rasminah dan Maryati, menemui jalan
buntu setelah Mahkamah Konstitusi pada Juni 2015 menolak dengan menggunakan
dalil “open legal policy” atau kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.
Judicial review kedua sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi
pada 20 April 2017. Sebulan kemudian, tepatnya pada 24 Mei digelar sidang,
dilanjutkan dengan revisi berkas permohonan pada 9 Juni oleh tiga pemohon uji
materi itu sesuai masukan hakim Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK)
memerintahkan pihak pembentuk undang-undang (pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat) untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan.
Alasan MK, UU itu dinilai diskriminatif, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 dan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusannya, MK menyebut Indonesia dalam kondisi darurat karena perkawinan anak semakin meningkat. MK menilai perkawinan telah menghilangkan hak-hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Indonesia berpotensi dalam kondisi darurat perkawinan anak yang dapat menghambat capaian tujuan bernegara.
Alasan MK, UU itu dinilai diskriminatif, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 dan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusannya, MK menyebut Indonesia dalam kondisi darurat karena perkawinan anak semakin meningkat. MK menilai perkawinan telah menghilangkan hak-hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Indonesia berpotensi dalam kondisi darurat perkawinan anak yang dapat menghambat capaian tujuan bernegara.
MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam
jangka waktu paling lama tiga tahun, melakukan perubahan terhadap UU No 1 tahun
1974 tentang perkawinan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan
Syadzily mengatakan, Komisi VIII DPR menyambut baik putusan MK tersebut. Sebab,
putusan itu dinilai menghapuskan diskriminasi batas usia perkawinan anak
laki-laki dan perempuan. Ace pun menafsirkan bahwa putusan MK membuat batas
usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi sama, yakni usia 19 tahun.
Batas itu dianggap tepat karena usia tersebut baik laki-laki dan perempuan
sudah relatif memiliki kematangan psikologis. Diperkirakan upaya pembahasan tentang revisi
UU tentang Perkawinan itu kemungkinan akan dilakukan setelah April 2019 atau
usai Pemilu dan Pemilihan Presiden 2019 digelar. Pasalnya, dia memperkirakan,
untuk saat ini hingga bulan April tahun depan, pembahasan revisi sulit
dilakukan karena ada anggota Komisi VIII yang disibukkan urusan pencalonan
kembali sebagai anggota DPR untuk periode 2019-2024.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengapresiasi putusan MK yang
memerintahkan DPR untuk merevisi UU tentang Perkawinan terkait batas usia
minimal perkawinan bagi perempuan. Pasalnya, putusan MK dinilai mampu mencegah
perkawinan anak.
No comments:
Post a Comment